Pelemahan rupiah juga meningkatkan beban utang luar negeri Indonesia yang terdenominasi dalam dolar AS. Pemerintah dan perusahaan swasta akan membutuhkan lebih banyak rupiah untuk membayar utang tersebut, meningkatkan tekanan fiskal dan keuangan.

Hal ini dapat membatasi ruang fiskal pemerintah untuk menjalankan program-program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Kondisi ini dapat memperburuk kesenjangan ekonomi dan sosial.

Investasi asing juga sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah. Investor asing mungkin akan mengurangi investasi di Indonesia jika khawatir dengan volatilitas nilai tukar yang tinggi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, terutama proyek-proyek yang membutuhkan pendanaan asing.

Untuk meminimalisir risiko dan menjaga stabilitas ekonomi makro, pemerintah dan BI perlu menerapkan strategi mitigasi yang komprehensif.

BI dapat menggunakan instrumen kebijakan moneter, seperti menaikkan suku bunga acuan, untuk menarik minat investor asing dan mengurangi tekanan terhadap rupiah. Namun, penyesuaian suku bunga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi domestik agar tidak terlalu menekan sektor riil.

Pemerintah perlu fokus pada peningkatan daya saing ekonomi Indonesia melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan infrastruktur.

Peningkatan ekspor non-komoditas, pengembangan industri berbasis teknologi tinggi, dan peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas dan meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap fluktuasi global.