Medan, NeracaPos.com – Sebagai wujud pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek Pengabdian kepada Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan kembali menunjukkan komitmennya melalui kegiatan penyuluhan hukum yang menyasar aparatur pemerintah daerah.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengangkat tema “Perlindungan Hukum Petugas Pajak Daerah dalam Menjalankan Tugas” dan dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, Rabu (4/2/2026).

Penyuluhan hukum tersebut digelar sebagai respons atas berbagai tantangan yang dihadapi petugas pajak daerah di lapangan, termasuk potensi intimidasi, tekanan, hingga intervensi dari pihak-pihak tertentu yang dapat mengancam keselamatan personal maupun institusi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, yang juga diketahui merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Al Washliyah Medan. Kehadiran pimpinan Bapenda sekaligus menjadi bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan pemahaman hukum bagi petugas pajak daerah.

Dari Fakultas Hukum UNIVA Medan, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum, Akiruddin Ahmad, S.H., M.H., serta Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Sahbudi, S.H., M.H., M.A.P.

Wakil Dekan Fakultas Hukum UNIVA Medan, Akiruddin Ahmad, S.H., M.H., dalam keterangannya menyampaikan bahwa penyuluhan hukum ini merupakan bagian dari tanggung jawab akademik fakultas dalam menjembatani ilmu hukum dengan kebutuhan praktis di lapangan.

“Petugas pajak daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pendapatan daerah, sehingga sudah seharusnya mereka mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait perlindungan hukum saat menjalankan tugas. Fakultas Hukum UNIVA Medan hadir untuk memberikan penguatan tersebut,” ujar Akiruddin.

Sementara itu, Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Sahbudi, S.H., M.H., M.A.P., menekankan pentingnya pemahaman payung hukum agar petugas pajak memiliki rasa aman dan kepastian hukum dalam bekerja.

“Melalui penyuluhan ini, kami berharap para petugas pajak memahami hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, sehingga mereka dapat bekerja secara profesional tanpa rasa takut terhadap intimidasi atau tekanan yang tidak berdasar,” jelas Sahbudi.

Acara diawali dengan pemaparan materi terkait dasar hukum, kewenangan, serta bentuk perlindungan hukum bagi petugas pajak daerah dalam melaksanakan tugas. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif, di mana para peserta aktif menyampaikan persoalan yang kerap dihadapi di lapangan.

Melalui kegiatan ini, Fakultas Hukum UNIVA Medan berharap dapat terus berkontribusi dalam memperkuat kesadaran hukum aparatur pemerintah sekaligus menghadirkan solusi akademik atas persoalan nyata di masyarakat.