Sergai, Neracapos.com– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dari Daerah Pemilihan (Dapil) II menggelar reses masa sidang III tahun 2025 di Desa Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, Selasa (14/10/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, khususnya warga di Kecamatan Tanjung Beringin dan Kecamatan Teluk Mengkudu.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Anggota DPRD Sergai Fraksi PPP Dr. H. Hari Ananda, Fraksi PDIP Hj. Hamidah dan Jhon Rawansen Purba, Fraksi Demokrat Amanah Siti Aisah, serta Fraksi Gerindra Robert Butar-Butar, SH.

Selain itu juga hadir perwakilan Forkopimcam Tanjung Beringin, kepala desa se-kecamatan, serta perwakilan Dinas PUTR dan Dinas Kesehatan Sergai.

Dalam sesi dialog, sejumlah warga menyampaikan beragam persoalan yang dihadapi. Kepala Desa Mangga Dua, Budi Santoso, menyoroti banyaknya jalan rusak yang belum tersentuh perbaikan. Ia berharap aspirasi warga dapat terealisasi pada tahun 2026.

Hal senada disampaikan Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin, Ir. Indra Syahputra, yang mengeluhkan buruknya infrastruktur jalan menuju SMA serta saluran drainase yang belum dibangun.

“Sudah berkali-kali kami usulkan di Musrenbang, bahkan sempat masuk anggaran perencanaan. Namun saat realisasi, hilang entah ke mana,” ujarnya berharap DPRD memberi perhatian lebih bagi pemerataan pembangunan.

Sementara itu, Pjs Kepala Desa Tebing Tinggi, Ilham, mengeluhkan masalah BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu. Banyak warga kesulitan berobat akibat data yang tidak sinkron dengan kartu keluarga, serta kondisi jalan penghubung antardesa yang memprihatinkan. Selain itu, ia juga menyinggung belum adanya bantuan bagi korban angin puting beliung di desanya.

Keluhan juga datang dari Ali, warga Desa Bagan Kuala, yang menyoroti abrasi pantai yang semakin parah dan maraknya penggunaan pukat trawl yang merugikan nelayan tradisional.

“Pendapatan nelayan semakin menurun karena aktivitas pukat trawl makin bebas di perairan kami,” ungkapnya.

Menanggapi keluhan warga, Dr. H. Hari Ananda dari Fraksi PPP menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan ditampung dan diperjuangkan di tingkat kabupaten.

“Kami paham kondisi lapangan. Namun saat ini kemampuan keuangan daerah terbatas, apalagi Dana Alokasi Khusus (DAK) ikut menurun. Meski begitu, kami akan terus memperjuangkan pembangunan di Dapil II,” tegasnya.

Terkait masalah BPJS Kesehatan, Hari Ananda menyampaikan bahwa Pemkab Sergai telah menandatangani kerja sama dengan BPJS melalui program Universal Health Coverage (UHC).

“Mulai Oktober 2025, masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kami di DPRD akan pastikan program ini berjalan maksimal,” jelasnya.

Sementara itu, Jhon Rawansen Purba dari Fraksi PDIP menyoroti serius persoalan pukat trawl.

“Masalah ini sudah berulang kali dibahas di DPRD, karena menyangkut mata pencaharian nelayan tradisional. Kami akan dorong percepatan rapat koordinasi lintas daerah agar solusi konkret segera diambil,” kata Jhon, yang akrab disapa Jondra.

Ia menambahkan, persoalan pukat trawl sebenarnya berada di bawah pengawasan TNI Angkatan Laut, namun koordinasi dan anggaran menjadi kendala utama.

“Mari kita kawal bersama agar kebijakan penertiban ini benar-benar dijalankan. Jika tidak juga ada tanggapan, kami siap dorong pemerintah daerah untuk bertindak langsung,” tegasnya.