NeracaPos.com | Sergai – Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) terus memperkuat reformasi birokrasi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Serdang Bedagai H. Darma Wijaya yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Suwanto Nasution, S.Pd., MM., saat membuka kegiatan Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi bagi Kabupaten/Kota Wilayah Zona Pantai Timur (2) Sumatera Utara di ruang kerja Sekdakab Sergai, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan tersebut membahas penguatan implementasi reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pelayanan publik, kelembagaan, serta analisa jabatan di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Sekdakab Sergai Suwanto Nasution menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus mampu menghadirkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Menurutnya, penguatan lima aspek utama tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.
“Melalui kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi ini diharapkan seluruh daerah dapat memetakan capaian dan kendala yang dihadapi, sekaligus memperoleh solusi konkret untuk perbaikan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah menunjuk Kabupaten Sergai sebagai fasilitator pelaksanaan kegiatan wilayah Pantai Timur (2).
Menurut Suwanto, sinergi antar pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam membangun birokrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution melalui Asisten Administrasi Umum, Muhammad Suib, menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh hanya sebatas pemenuhan administrasi.
Ia menyebut masyarakat saat ini menuntut pelayanan publik yang cepat, akurat, transparan, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Reformasi birokrasi harus mampu menjawab berbagai persoalan strategis daerah, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi industri, hingga peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan,” katanya.
Selain itu, implementasi SAKIP juga diminta benar-benar berorientasi pada hasil kerja yang terukur dan berdampak nyata.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara juga didorong mempercepat transformasi digital pelayanan publik melalui penguatan Mal Pelayanan Publik (MPP) serta inovasi pelayanan berbasis teknologi.
Di bidang kelembagaan, pemerintah daerah diminta memastikan struktur organisasi berjalan efektif tanpa tumpang tindih kewenangan agar birokrasi menjadi lebih ramping, efisien, dan profesional.
Kegiatan ini turut menghadirkan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Utara Dr. Zulkifli, AP., SIP., MM., sebagai narasumber bersama sejumlah pejabat pemerintah daerah dan kepala bagian organisasi kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Pemkab Sergai berharap kegiatan pembinaan tersebut mampu memperkuat semangat reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Dengan penguatan tata kelola dan sistem pemerintahan yang modern, Pemkab Sergai optimistis mampu menghadirkan birokrasi yang profesional, transparan, dan berdaya saing.
